Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengumpulkan data bahwa sejak diberlakukan Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah banyak korban berjatuhan. Lebih dari 200 orang tewas akibat konflik agraria.

“Hingga 2011, sejak Tap MPR itu diberlakukan sudah ada 289 petani yang tewas, dan ditembak dan dianiaya,” kata Budiman Sudjatmiko dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Januari 2012.

Menurut Budiman, dari angka itu termasuk kasus pada tahun 2011. Dari catatan Budiman, pada 2011 ada 11 orang tewas akibat sengketa tanah.
Dia menyampaikan hal itu lewat interupsi di sidang paripurna DPR RI. Interupsi itu, kata dia, sangat penting. Banyak korban tak berdosa jatuh akibat konflik agraria disebabkan tumpang tindihnya otoritas.

Budiman mengusulkan dalam masa sidang pertama ini, DPR segera membantuk Panitia Khusus. “DPR diharap bisa membentuk Pansus Konflik Agraria,” ujar Budiman yang juga anggota Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria ini.

Budiman mengaku sudah bertemu dengan para petani dan korban dalam kasus di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, serta kasus bentrok antara demonstran dan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Hasilnya mengejutkan, Budiman menemukan ada pola sama. Barang buktinya, selongsong peluru. “Saya kumpulkan bukti selongsong peluru. Ini standar Densus, standar kepolisian yang saya tidak temukan di medan perang tapi justru di perkebunan,” kata Budiman.
Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/IMA) menyarankan pemerintah pusat mengundang KPK untuk ikut terlibat dalam proses verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan hal itu untuk menelisik kemungkinan adanya korupsi dalam setiap pemberian IUP yang dikeluarkan oleh bupati.

“Undang saja KPK masuk, suruh KPK lihat bahwa banyak tumpang tindih IUP terjadi di daerah akibat dari pemberian IUP oleh bupati,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.

Bupati diberikan kewenangan untuk mengeluarkan IUP sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Sayangnya, biaya politik lokal yang tinggi mendorong oknum pemda mengeluarkan IUP. Jumlah IUP yang dikeluarkan pemda khususnya yang kaya batu bara naik signifikan menjelang pemilu kepala daerah.
Hal ini berpotensi menciptakan tindakan korupsi yang dilakukan bupati atau kepala daerah.

Sejak terbitnya UU Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mencatat hingga pertengahan 2011 telah terdapat total 9.662 IUP yang dikeluarkan oleh daerah. Angka ini berpotensi terus bertambah hingga awal 2012 ini dan tidak dapat diprediksikan.

Dari hasil rekonsiliasi IUP secara nasional yang dilakukan Ditjen Minerba, dari total 9.662 IUP hanya 3.778 IUP yang berstatus clean and clear atau yang memiliki dokumen SK-SK yang lengkap, tidak mengalami tumpang tindih dan tidak ada persoalan hukum. Namun hingga saat ini, pemerintah belum juga mengumumkan hasil verifikasi 5.884 IUP sisanya.

“Kami tidak tahu mengapa pemerintah belum juga mengumumkan hasilnya. IMA sendiri telah meminta update-nya, tapi ngga dikasih,” ujar Syahrir. (tw)